Jakarta, RC - Langkah pemerintah meluncurkan produk LPG 3 kg non subsidi bermerek Bright dengan harga yang lebih mahal mendapat reaksi keras dari anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Mulyanto bahkan menyebut peluncuran tersebut sebagai tindakan super tega di tengah masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg bersubsidi.
“Kebijakan itu akan membuat pengadaan dan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi semakin terbatas dan sulit. Ujung-ujungnya masyarakat dipaksa membeli LPG 3 kg non subsidi,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulisnya dilansir dari laman dpr.go.id, Kamis (27/7/2023).
Mulyanto memperkirakan hadirnya LPG 3 kg non subsidi itu akan meningkatkan tindak penyalahgunaan LPG 3kg bersubsidi oleh pihak tertentu. Mengingat selisih harga jualnya sangat besar. Dimana saat ini Pertamina menjual LPG 3 kg merek Bright seharga Rp56.000 terbatas di Jakarta dan Surabaya. Sementara gas melon 3 kg bersubsidi sebesar Rp20.000.
Dijelaskannya, selama ini salah satu modus penyimpangan gas melon bersubsidi yang ditemukan aparat adalah pengoplosan, yaitu dengan memindahkan isi gas elpiji dari tabung melon 3 kg bersubsidi ke dalam tabung 12 kg non subsidi. Modus ini tidak lain mengubah dari barang bersubsidi dijual menjadi barang non-subsidi yang berharga mahal.
“Adanya produk gas elpiji Bright berwarna pink berukuran 3 kg non subsidi ini, yang sama persis dengan gas melon 3 kg bersubsidi, akan semakin memudahkan pengoplosan. Apalagi marjinnya (selisih harganya) besar, mencapai Rp36.000 per tabung. Pengoplosan bisa semakin marak,” tambahnya.
Menurut Politisi Fraksi PKS ini, dari ukuran gas yang berbeda saja kerap terjadi pengoplosan gas elpiji. Apalagi kalau barang dan ukurannya serupa, hanya merubah warna tabung dari warna hijau melon ke warna pink saja, maka akan berubah dari barang bersubsidi menjadi barang non-subsidi. Ini tentu semakin rawan.
“Ini kan bentuk dualitas produk. Dimana komoditas yang sama, dijual dengan harga yang berbeda. Yang satu bersubsidi dan yang lain non-subsidi," jelasnya.
