MOROWALI UTARA, RC — Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Nuryamin, menyoroti pengelolaan stok alat dan obat kontrasepsi (alokon) di fasilitas kesehatan Kabupaten Morowali Utara agar tidak terjadi penumpukan yang dapat mengganggu efektivitas distribusi pelayanan keluarga berencana (KB).
Hal itu disampaikan Nuryamin saat meninjau langsung gudang alokon pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Morowali Utara, pekan lalu.
Nuryamin menegaskan, perkembangan stok alokon kini dapat dipantau secara digital melalui Sistem Informasi Rantai Pasok Alokon (SIRIKA). Karena itu, distribusi harus dilakukan secara dinamis dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing fasilitas kesehatan.
“Sekarang itu sudah tidak boleh lagi ada penumpukan di faskes, karena dimonitor langsung di aplikasi SIRIKA oleh pusat,” tegas Nuryamin dilansir dari laman Kemendukbangga Sulteng.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi pengelolaan dan ketersediaan alokon sekaligus memastikan pencatatan serta distribusinya berjalan sesuai kebutuhan pelayanan KB.
Dalam kunjungan itu, Nuryamin didampingi Kepala DP2KBP3A Morowali Utara, Alno Berniat, bersama jajaran dinas. Tim juga membahas pola distribusi alokon agar ketersediaan kontrasepsi tetap terjaga tanpa menimbulkan kelebihan stok di fasilitas tertentu.
Selain persoalan pengelolaan alokon, DP2KBP3A Morowali Utara menyampaikan kendala pelayanan KB, khususnya terkait pelayanan tubektomi.
Pihak dinas menyampaikan adanya persoalan koordinasi dengan rumah sakit mengenai biaya klaim pelayanan tubektomi yang dinilai belum sesuai. Persoalan tersebut dinilai perlu segera dicarikan solusi agar tidak berdampak pada akses masyarakat terhadap pelayanan KB.
Nuryamin mengatakan berbagai kendala pelayanan KB perlu dikomunikasikan dan diselesaikan bersama antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan dan pihak terkait.
Menurutnya, koordinasi tersebut penting untuk memastikan pelayanan KB tetap berjalan optimal sekaligus menjamin ketersediaan kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam pengelolaan alokon dan keberlanjutan pelayanan KB.
