PALU, RC – Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Sulawesi Tengah, Sadat Anwar Bihalia menegaskan dukungannya terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Tompotika.
Menurutnya, pemekaran bukan hanya mempercepat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik, tapi juga menjadi langkah strategis menuju terbentuknya Provinsi Sulawesi Timur.
“DOB Kabupaten Tompotika adalah aspirasi murni rakyat sekaligus jalan menuju terwujudnya Provinsi Sulawesi Timur. PKB sejak awal berdiri berkomitmen memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat dengan mendukung pemekaran wilayah,” ujarnya, Kamis (25/9/2025).
Sadat menjelaskan hadirnya DOB Kabupaten Tompotika membuat beban kabupaten induk lebih ringan dan masyarakat lebih cepat merasakan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal.
“Pembentukan Kabupaten Tompotika bukan hanya soal pemekaran wilayah, tapi bagaimana mempercepat pelayanan publik dan pembangunan yang lebih merata,” jelasnya.
Ketua DPC PKB Banggai Kepulauan ini menyerukan kepada seluruh tokoh pejuang dan masyarakat di wilayah DOB Tompotika agar bersatu dalam satu garis perjuangan, dengan meminimalisir konflik kepentingan yang bisa merugikan cita-cita pemekaran.
“Mari jadikan momentum DOB Tompotika ini sebagai upaya mempercepat laju pembangunan, khususnya di wilayah Kepala Burung Kabupaten Banggai. Perjuangan ini hanya bisa berhasil jika kita solid dan bersama-sama,” imbuh Sadat.
Sadat menambahkan Fraksi PKB DPRD Sulteng akan terus mengawal proses administratif maupun politik agar DOB Kabupaten Tompotika segera mendapat pengesahan.
Dirinya optimis, dengan dukungan masyarakat, sinergi pemerintah daerah, dan political will pemerintah pusat, cita-cita membentuk Kabupaten Tompotika sekaligus mewujudkan Provinsi Sulawesi Timur akan segera terwujud.
“Kami di Fraksi PKB berkomitmen mengawal proses DOB Tompotika hingga tuntas. Dukungan masyarakat dan sinergi lintas pemerintahan menjadi kunci agar cita-cita besar ini bisa segera terwujud,” tambahnya.
Fraksi PKB kata Sadat, juga meminta Pemprov Sulteng melalui gubernur untuk menyiapkan alokasi anggaran dana hibah selama dua tahun berturut-turut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai bagian dari konsekuensi kebijakan pemekaran DOB.
“Kami mendorong Pemprov Sulteng agar mengalokasikan dana hibah sesuai amanat regulasi, karena hal ini merupakan tanggung jawab yang melekat dalam proses pemekaran DOB,” pungkasnya.
