SIGI, RC – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menegaskan penguatan kepemimpinan perempuan adat merupakan kunci membangun ketahanan komunitas sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Dialog Perempuan Adat bertajuk Penguatan Kepemimpinan Perempuan Adat dalam Membangun Ketahanan Komunitas di Desa Toro, Kabupaten Sigi, Kamis (10/7/2026) lalu.
Menurut Veronica Tan, perempuan adat memiliki posisi strategis sebagai penjaga pengetahuan lokal, pelestari budaya, pengelola sumber daya alam, pendidik pertama dalam keluarga, sekaligus penggerak ketahanan pangan masyarakat. Karena itu, pembangunan nasional harus memberikan ruang yang setara bagi perempuan adat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tanpa menghilangkan identitas budaya yang mereka miliki.
"Perempuan adat bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga pelaku utama pembangunan. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan budaya, lingkungan, dan kehidupan masyarakat," ujar Veronica dikutip dari kemenpppa.go.id.
Ia menjelaskan, penguatan kepemimpinan perempuan adat menjadi semakin penting mengingat perempuan berperan besar dalam menjaga bahasa, ritual adat, benih lokal, obat-obatan tradisional, sistem pangan, hingga mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi penerus. Namun, keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan lembaga adat maupun forum pembangunan masih menghadapi berbagai tantangan.
Menurutnya, perempuan adat masih dihadapkan pada keterbatasan ruang partisipasi, konflik agraria, hingga kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Dalam konflik pemanfaatan ruang dan sumber daya alam, perempuan kerap menanggung beban berlapis karena harus menjaga keberlangsungan keluarga, ketahanan pangan, sekaligus kehidupan komunitas.
Atas dasar itu, Veronica mengajak pemerintah pusat dan daerah, lembaga adat, organisasi masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat sipil memperkuat kolaborasi untuk mendukung kepemimpinan perempuan adat.
"Ketika perempuan adat memperoleh ruang untuk memimpin, Indonesia tidak hanya menjaga warisan budaya dan kelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Ngata Toro, Mulyanto Dharmawan, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Kementerian PPPA bersama berbagai mitra, di antaranya Conservana, PUTER, Perkumpulan Karsa, dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), yang selama ini mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan pengakuan hutan adat.
Menurut Mulyanto, pertemuan tersebut membuka peluang baru bagi masyarakat Toro untuk memperkuat pembangunan desa melalui peningkatan kemandirian ekonomi, penguatan kehidupan sosial, serta perlindungan ruang hidup masyarakat adat.
"Harapan kami, kesejahteraan masyarakat Toro dapat dibangun secara menyeluruh, baik dari sisi ekonomi, kehidupan sosial, maupun keberlanjutan ruang hidup yang akan diwariskan kepada generasi mendatang," ujarnya.
Sementara itu, Tokoh Adat Ngata Toro, Rukmini, berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan para mitra dapat terus berlanjut dalam pembangunan jangka panjang. Ia menilai pengembangan kopi perlu dibarengi dengan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan tenun, penguatan ekonomi keluarga, serta penyediaan sarana pertanian bagi perempuan adat.
Rukmini juga mendorong agar pembangunan desa lebih banyak melibatkan tenaga kerja lokal sehingga mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di Ngata Toro.
