JAKARTA, RC – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengecam dugaan praktik pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersubsidi yang diduga dimanfaatkan untuk meraup keuntungan. Dalam peninjauan di Toko/Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X No. 46A, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026), Amran menyebut sekitar 600 ton beras telah ditemukan dalam kasus tersebut.
Amran meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan beras bersubsidi itu, termasuk menelusuri asal beras, jalur distribusi, serta pihak-pihak yang diduga terlibat. Ia juga menyebut jumlah beras yang terkait perkara tersebut berpotensi lebih besar, tetapi angka keseluruhannya masih harus dipastikan melalui penyidikan.
“Yang jelas penemuan saat ini sekarang 600 ton, berarti ini ribuan ton. Ini sudah tidak sehat ini,” ujar Amran kepada wartawan.
Menurut Amran, beras SPHP merupakan program pemerintah untuk menjaga pasokan dan harga beras agar tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, dugaan pengoplosan beras bersubsidi untuk kemudian dijual sebagai beras premium dinilai merugikan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat program tersebut.
Ia menjelaskan, beras SPHP disebut dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram, sedangkan beras yang diduga telah diubah kemasannya dipasarkan dengan harga Rp17.000 per kilogram.
“Ini kemasan khusus untuk rakyat Indonesia dan ini disubsidi. Ini dibongkar, kita jual hanya Rp12.500, dibongkar kemudian dijual Rp17.000 ke pasar,” katanya.
Amran menegaskan, beras bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Penyalahgunaan beras tersebut, menurutnya, dapat mengurangi manfaat program pemerintah dalam menyediakan pangan dengan harga terjangkau.
“Ini adalah biadab, tidak ada lagi kemanusiaannya. Ini adalah jatah beras untuk orang miskin, kemudian ini barang disubsidi, ini dioplos, dirampok ini,” tegasnya.
Amran meminta kepolisian mengusut perkara tersebut hingga ke akar-akarnya. Ia menyebut informasi awal yang diterimanya mengarah pada gudang Bulog di Kelapa Gading sebagai salah satu titik asal beras. Namun, informasi tersebut masih perlu didalami untuk memastikan jalur penyaluran dan pihak yang bertanggung jawab.
Ia juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas jika ditemukan pegawai Kementerian Pertanian yang terbukti terlibat, termasuk pemberhentian dan proses hukum. Sementara itu, dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk oknum Bulog, harus dibuktikan melalui penyidikan sebelum tindakan lebih lanjut diambil.
“Kami sebagai Menteri Pertanian, kami memohon kepada kepolisian, ini dibongkar sampai akar-akarnya,” ujarnya.
Amran turut mengapresiasi jajaran Polres Jakarta Timur dan unsur kepolisian yang terlibat dalam pengungkapan kasus tersebut. Ia bahkan menyampaikan rencana memberikan penghargaan tertulis dari Kementerian Pertanian kepada petugas yang dinilai berkontribusi dalam penanganan perkara.
Menurutnya, beras merupakan komoditas strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, penyalahgunaan beras bersubsidi harus ditangani secara serius agar tidak merugikan konsumen dan mengganggu tata niaga pangan nasional.
Meski demikian, mekanisme pengoplosan, jumlah keseluruhan beras yang terlibat, nilai kerugian negara, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab masih harus dipastikan melalui proses penyidikan. Pemerintah berharap penanganan perkara ini dapat mencegah penyalahgunaan program beras bersubsidi terulang dan memastikan bantuan pangan tepat sasaran.
