JAKARTA, RC - Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menilai pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal mencapai swasembada pangan, khususnya beras. Dirinya mengungkapkan gejala penurunan produksi beras sudah terlihat sejak awal 2023 lalu.
“Pemerintah jelas tidak berhasil mengurus produksi beras di dalam negeri. Bukannya swasembada, kita malah semakin bergantung pada impor,” tutur Amin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (1/3/2024).
Berdasarkan laporan yang ia terima, kegagalan swasembada beras ini disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya perubahan iklim, kelangkaan dan kenaikan harga pupuk, serta biaya produksi yang tinggi akibat dampak kenaikan harga BBM. Jika dibiarkan, produksi beras nasional dalam jangka panjang akan semakin buruk sekaligus semakin mempersulit petani menjaga usaha pertanian mereka.
Amin juga tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa harga beras sudah turun. Menurut pengamatannya di lapangan, harga beras masih melambung tinggi.
“Hanya ada penurunan harga saat Bulog melakukan operasi. Tapi itu pun sangat terbatas. Seharusnya hal ini bisa dicegah. Namun, ironisnya, pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton tahun ini, yang berdampak pada harga jual gabah petani yang anjlok,” tegasnya.
Data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan, pada Kamis, 29 Februari 2024, pukul 13.00 WIB, terjadi kenaikan harga beras premium sebesar 5,06 persen, menjadi Rp17.240 per kilogram (kg). Sementara itu, harga beras medium juga naik sebesar 1,54 persen, menjadi Rp14.520 per kg.
Harga beras mengalami lonjakan dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini, harga beras masih di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. “Ini adalah HET beras yang berlaku: Beras premium: Rp13.900-Rp14.800 per kg, Beras medium: Rp10.900-Rp11.800 per kg,” ungkapnya.
Amin berpendapat, pemerintah perlu menyelidiki dan mengusut ke mana perginya beras impor, dan siapa yang mengendalikan distribusinya mulai dari proses impor hingga penyalurannya di daerah.
“Termasuk juga dugaan beras digunakan sebagai alat transaksi politik saat Pemilu. Saya yakin jika diselidiki akan terlihat keterkaitannya, yang sangat mungkin melibatkan kartel atau mafia beras,” pungkasnya.
