PALU, RC – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dengan target mendata sekitar 61 ribu pelaku usaha yang tersebar di seluruh wilayah Kota Palu. Peluncuran sensus ditandai melalui Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Lapangan Kantor Wali Kota Palu, Kamis (4/6/2026).
Apel siaga tersebut dihadiri sekaligus dipimpin Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, sebagai pembina upacara. Dalam kesempatan itu, Hadianto menegaskan pentingnya data sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen strategis untuk menyediakan basis data yang akurat guna mendukung perencanaan pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.
“Data merupakan hal yang fundamental dalam mengarahkan kebijakan dan strategi pembangunan. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 menjadi upaya penting untuk membangun basis data yang dibutuhkan pemerintah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan,” kata Hadianto dilansir dari palukota.go.id.
Ia menambahkan, hasil sensus nantinya akan membantu Pemerintah Kota Palu memperoleh gambaran riil mengenai kondisi perekonomian masyarakat sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, penguatan sektor usaha, dan berbagai kebijakan publik lainnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Palu Agus Santoso menjelaskan bahwa pendataan lapangan akan dilaksanakan secara door to door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Jika masih terdapat pelaku usaha yang belum berhasil ditemui, masa pendataan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Kota Palu menyiapkan 282 petugas lapangan, termasuk tujuh petugas khusus yang bertugas melakukan pendataan terhadap usaha berskala besar.
Agus mengatakan, target 61 ribu usaha diperoleh dari proses pemutakhiran data yang telah dilakukan sejak 2025 melalui berbagai sumber, termasuk data instansi pemerintah, perbankan, dan sumber data lainnya.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 mencakup seluruh jenis usaha yang ada di Kota Palu, mulai dari usaha yang memiliki lokasi fisik, usaha rumahan, usaha berbasis internet, pekerja kreatif digital, jasa konsultasi, hingga berbagai bentuk usaha lain yang masuk dalam klasifikasi lapangan usaha nasional.
“Semua pelaku usaha menjadi sasaran pendataan. Saat ini terdapat 22 kategori lapangan usaha yang menjadi cakupan sensus, termasuk usaha digital dan usaha berbasis internet yang terus berkembang,” ujarnya.
Hasil sensus nantinya akan menghasilkan data mengenai jumlah usaha, karakteristik usaha, serta jumlah tenaga kerja pada setiap sektor ekonomi. Informasi tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan sektor-sektor prioritas yang membutuhkan dukungan program maupun intervensi kebijakan.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pemindaian barcode secara simbolis oleh perwakilan pelaku usaha dan asosiasi usaha sebagai tanda dimulainya pendataan mandiri. Melalui sistem tersebut, pelaku usaha dapat mengisi data usahanya secara langsung melalui platform yang disediakan BPS.
Selain metode pendataan mandiri, BPS juga akan melakukan pendataan menggunakan perangkat digital maupun formulir lapangan yang diisi langsung oleh petugas sensus.
BPS Kota Palu mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus. Seluruh petugas telah dibekali identitas resmi dan pelatihan khusus, sementara data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya serta tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
“Data yang kami kumpulkan dijamin kerahasiaannya dan murni digunakan untuk kepentingan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih baik,” kata Agus.
