SIGI, RC – Pemerintah Kabupaten Sigi memperluas gerakan literasi masyarakat dengan menggandeng DPRD dan Dinas Kesehatan. Salah satu program yang disiapkan adalah penyediaan pojok baca di seluruh Puskesmas untuk mendekatkan akses bacaan kepada masyarakat.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepala Dinas Perpustakaan Sigi Imron Noor, Ketua DPRD Sigi Minhar Tjeho, dan Kepala Dinas Kesehatan Sigi dr. Trieko Stefanus Larope, usai Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Halaman Kantor Bupati Sigi, Senin (17/8/2026).
Penandatanganan MoU disaksikan Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae, Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi, Kapolres Sigi AKBP Kari Amsah Ritonga, Kajari Sigi Irwan Ganda Saputra, Pabung 1306 Kota Palu Mayor Inf Tarno, serta sejumlah tamu undangan.
Kepala Dinas Perpustakaan Sigi Imron Noor mengatakan, kerja sama dengan Dinas Kesehatan difokuskan pada penyediaan pojok baca di lingkungan Puskesmas. Fasilitas tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat saat menunggu antrean pelayanan.
“Dinas Kesehatan kita MoU mengenai pojok baca. Jadi di lingkungan semua Puskesmas itu ada pojok baca untuk menunggu antrean,” kata Imron dilansir dari laman Diskominfo Sigi.
Sejumlah Puskesmas yang telah memiliki pojok literasi antara lain UPT Puskesmas Gimpu, Dolo, Kaleke, Marawola, dan Kinovaro.
Menurut Imron, penyediaan pojok baca di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi bagian dari strategi memperluas akses literasi. Dengan program tersebut, aktivitas membaca tidak hanya dilakukan di sekolah maupun perpustakaan, tetapi juga di ruang pelayanan publik.
Program ini sekaligus diarahkan untuk meningkatkan minat baca, kemampuan literasi, serta mendukung upaya pemberantasan buta aksara di Kabupaten Sigi.
“Ini bagian dari upaya kita meningkatkan daya baca masyarakat,” ujarnya.
Selain dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan Sigi menjalin kerja sama dengan DPRD untuk memperkuat pengelolaan arsip dan dokumen lembaga legislatif.
Imron mengatakan, berbagai produk hukum dan dokumen yang dihasilkan DPRD nantinya dapat dikelola dan diarsipkan melalui Dinas Perpustakaan Sigi. Langkah tersebut diharapkan memudahkan masyarakat mengakses informasi mengenai produk dan kegiatan kelembagaan DPRD.
“Produk-produk hukum dan produk lainnya yang ada di DPRD itu kita arsipkan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Sigi,” katanya.
Menurut dia, penguatan literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca, tetapi juga kemudahan masyarakat mendapatkan informasi, pengetahuan, serta sumber sejarah daerah.
Karena itu, Dinas Perpustakaan juga mendorong pengenalan sejarah lokal dan tokoh-tokoh daerah kepada generasi muda. Salah satu sejarah yang disebut perlu diperkenalkan lebih luas adalah perjuangan Karajalemba di wilayah Kulawi.
“Kita coba memperkenalkan semua itu melalui ini tadi, MoU dengan Dinas Kesehatan dan DPRD,” ujarnya.
Imron menyebut capaian literasi Kabupaten Sigi berdasarkan pengukuran tingkat provinsi menunjukkan peningkatan dibandingkan sebelumnya.
“Alhamdulillah, Kabupaten Sigi hari ini pencapaiannya naik satu digit. Itu perhitungan dari provinsi,” ungkapnya.
Ke depan, Dinas Perpustakaan Sigi juga akan memperluas program literasi dengan menyasar anak usia dini melalui jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pembiasaan membaca sejak dini dinilai penting untuk membangun budaya literasi secara berkelanjutan.
Selain memperluas akses melalui ruang publik, Dinas Perpustakaan Sigi juga mengembangkan layanan perpustakaan digital. Masyarakat dapat mendaftar secara daring dan meminjam buku tanpa harus datang langsung ke perpustakaan.
“Jadi kita tidak lagi harus ke perpustakaan. Kita mendaftar secara digital dan kita dapat buku selama tujuh hari untuk peminjaman,” jelasnya.
Melalui kerja sama lintas lembaga tersebut, Pemkab Sigi menargetkan akses terhadap bahan bacaan semakin dekat dengan masyarakat. Gerakan literasi diharapkan tidak hanya meningkatkan minat baca, tetapi juga memperluas pengetahuan sekaligus menjaga sejarah dan identitas daerah.
