TOLI-TOLI, RC – BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah mendampingi Pemerintah Kabupaten Tolitoli menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025–2029 sebagai pedoman pembangunan kependudukan berbasis data dan terintegrasi lintas sektor. Kegiatan pendampingan berlangsung di Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kabupaten Tolitoli, Selasa (7/7/2026).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Nuryamin, mengatakan PJPK merupakan instrumen strategis untuk memastikan isu kependudukan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan kependudukan tidak dapat dilakukan secara parsial sehingga membutuhkan komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar setiap kebijakan pembangunan mempertimbangkan dinamika kependudukan.
"Melalui PJPK, kita memiliki arah yang jelas untuk membangun keluarga berkualitas, meningkatkan kualitas penduduk, dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan," ujar Nuryamin dikutip dari sulteng.kemendukbangga.go.id.
Ia menegaskan, penyusunan PJPK tidak hanya untuk memenuhi amanat regulasi, tetapi juga menjadi dasar menyelaraskan berbagai program lintas sektor agar lebih efektif menjawab tantangan kependudukan di Kabupaten Tolitoli.
Dalam pendampingan tersebut, Ketua Tim Kerja 1 Pengelolaan Kependudukan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Muh. Rosni, menjelaskan bahwa PJPK merupakan dokumen strategis yang disusun berdasarkan analisis kondisi kependudukan daerah, proyeksi perkembangan penduduk, serta berbagai indikator pembangunan.
Menurutnya, dokumen tersebut akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan, mulai dari pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran penduduk, hingga penguatan administrasi dan tata kelola kependudukan.
Rosni menambahkan, keberhasilan penyusunan PJPK sangat bergantung pada sinergi lintas perangkat daerah karena setiap sektor memiliki data dan peran yang saling melengkapi. Oleh sebab itu, koordinasi dan komitmen bersama diperlukan agar dokumen yang dihasilkan dapat diimplementasikan sebagai pedoman pembangunan lima tahun ke depan.
Selama kegiatan, peserta mendapatkan pendampingan mengenai tahapan penyusunan PJPK, identifikasi isu strategis kependudukan, pemetaan indikator pembangunan, serta penyelarasan dengan dokumen perencanaan daerah. Diskusi juga dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi antarperangkat daerah guna mempercepat penyusunan dokumen sesuai kebutuhan Kabupaten Tolitoli.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah Irmawati, Kepala Dinas P2KB Kabupaten Tolitoli Yustianto Bantilan, perwakilan Bappeda Kabupaten Tolitoli, kepala perangkat daerah, serta unsur teknis yang terlibat dalam penyusunan PJPK.
Melalui pendampingan ini, BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah berharap Pemerintah Kabupaten Tolitoli dapat menghasilkan dokumen PJPK Tahun 2025–2029 yang komprehensif, berbasis data, dan menjadi pedoman pembangunan kependudukan berkelanjutan sekaligus memperkuat pelaksanaan Program Bangga Kencana menuju Indonesia Emas 2045.
