PALU, RC – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 kepada Pemerintah Kota Palu.
Laporan tersebut diharapkan menjadi bahan bagi Pemkot Palu dalam memperbaiki kebijakan perencanaan dan penganggaran agar lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran pada tahun anggaran berikutnya.
Dilansir dari laman BPKP Sulteng, penyerahan laporan berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Palu dan dihadiri Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Pettalolo, serta Inspektur Kota Palu Mohammad Rizal.
Evaluasi BPKP mencakup sejumlah sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, dan ketahanan pangan.
Selain mengevaluasi perencanaan dan penganggaran, BPKP mendorong penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal proses tersebut.
Penguatan pengawasan dinilai penting untuk mengurangi risiko belanja daerah yang tidak tepat sasaran. Dengan pengawasan yang lebih baik, anggaran daerah diharapkan benar-benar digunakan untuk program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Koordinasi juga dilakukan bersama Sekretaris Daerah dan Inspektur Kota Palu untuk memperkuat sinergi dalam mengawal kualitas perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan.
Melalui evaluasi tersebut, Pemkot Palu diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja daerah sekaligus memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
