TOUNA, RC - Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun 2024 kepada 1.229 tenaga honorer lingkup Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Penyerahan berlangsung di Halaman Kantor Bupati, Rabu (26/11/2025).
Dilansir dari tojounauna.go.id, formasi tersebut meliputi 145 tenaga kesehatan, 254 tenaga guru, dan 830 tenaga teknis.
Bupati Ilham menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pegawai yang dinyatakan lulus seleksi PPPK. Ia menegaskan bahwa proses panjang yang telah dilalui para pegawai merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan kualitas sumber daya manusia yang diangkat.
“Proses administrasi yang Bapak-Ibu lalui sangat panjang. Tidak ada yang bisa berdiri di tempat ini tanpa perjuangan dan kelengkapan administrasi tersebut. Karena itu, manfaatkanlah amanah ini sebaik-baiknya,” ujar Ilham Lawidu.
Bupati juga menyoroti dinamika sosial dan berbagai persoalan administrasi yang sempat muncul selama proses pengangkatan PPPK. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah akan selalu siap membantu penyelesaian persoalan yang menjadi kewenangannya.
“Yang paling penting bukan hanya kelengkapan administrasi, tetapi bagaimana Bapak-Ibu memberi manfaat bagi keluarga dan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una,” tegasnya.
Ilham mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp258 miliar setiap tahun untuk membiayai kebutuhan PPPK. Anggaran tersebut, katanya, merupakan hak para pegawai yang harus dijawab dengan kinerja optimal.
Dalam arahannya, Bupati juga mengingatkan agar para pegawai tetap menjaga integritas dan tidak larut dalam persoalan pribadi yang justru muncul setelah menerima SK. Ia mencontohkan adanya laporan terkait pegawai yang mengajukan perceraian setelah menerima gaji dan status baru sebagai PPPK.
“Semakin sukses kita, semakin seharusnya kita menyayangi pasangan. Jangan sampai jabatan baru justru merusak rumah tangga,” pesannya.
Lebih lanjut, Bupati Ilham menekankan pentingnya kontribusi ASN dan PPPK dalam pembangunan daerah, termasuk di bidang teknologi informasi. Menurutnya, banyak pegawai PPPK memiliki kemampuan unggul yang dapat mendorong perkembangan birokrasi digital di Tojo Una-Una.
Ia juga menyampaikan harapan agar kebijakan nasional ke depan dapat mempertimbangkan penghapusan sistem kontrak bagi PPPK sehingga mereka memiliki kepastian kerja yang lebih baik.
“Saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan saudara-saudara. Mari bekerja dengan hati dan memberikan pelayanan terbaik untuk negeri ini,” tutup Ilham.
