Jakarta, RC - Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono mempertanyakan kebijakan pemerintah yang terus menurunkan anggaran pupuk subsidi, di tengah kelangkaan pupuk di petani. Bahkan, saat ini, pemerintah hanya menganggarkan subsidi pupuk sebesar 7,8 juta ton, atau sepertiga dari usulan seluruh kebutuhan pupuk di Kabupaten/Kota di Indonesia.
“Musim hujan sudah datang, petani sudah mulai melakukan persiapan penanaman. Namun banyak keluhan petani terkait ketersediaan pupuk subsidi yang sulit didapat. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah dari tahun ke tahun malah terus menurunkan anggaran pupuk subsidi. Saat ini sekitar 7,8 juta ton atau sepertiga dari seluruh usulan kebutuhan pupuk dari Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Alhasil petani semakin sulit mendapatkan pupuk urea,” ujar Ono dilansir dari laman dpr.go.id, Kamis (30/11/2023).
Terlebih lagi, lanjut Ono, Menteri Pertanian membuat pernyataan bahwa petani yang ingin menebus pupuk subsidi cukup dengan memperlihatkan KTP (kartu tanda penduduk). Hal ini sangat ironi, karena ketersediaan pupuk subsidi di kios yang belum tentu ada. Hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan dan gejolak di masyarakat dan petani, di mana ia kerap mendapat laporan dari petani terkait masalah pupuk.
Menurut Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini, sejatinya pupuk subsidi itu tujuan utamanya untuk mengurangi cost dari petani. Masih banyak petani yang belum sejahtera, karena produksinya itu tidak sepadan dengan nilai jual produk pertanian yang dihasilkan.
“Jika tujuannya meningkatkan kesejahteraan petani, selain meningkatkan produksi, tapi kenapa jumlah subsidi yang terus dikurangi. Sehingga, pertanyaannya, apakah ini memang niat yang benar-benar tulus dari pemerintah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan juga meningkatkan produksi, atau tidak,” tegasnya.
