MOROWALI, RC – Meningkatnya pengajuan pelayanan kontrasepsi oleh Kepala Keluarga (KK) tunggal di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, menjadi persoalan serius yang dihadapi tenaga kesehatan, khususnya para bidan. Kondisi tersebut mengemuka dalam pertemuan strategis yang digelar di Puskesmas Kecamatan Bungku, Sabtu (20/6/2026).
Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Morowali, Elvi Susanti, S.Tr., Keb.Bdn., mengungkapkan bahwa para bidan kini berada pada posisi sulit karena harus memilih antara mematuhi ketentuan administrasi atau mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas.
“Jika dilayani akan cacat administrasi karena aturan memprioritaskan pasangan menikah, namun jika tidak dilayani, dampaknya akan jauh lebih buruk terhadap potensi lonjakan kehamilan yang tidak direncanakan,” kata Elvi dilansir dari sulteng.kemendukbangga.go.id.
Menurut Elvi, fenomena tersebut semakin sering ditemukan di fasilitas kesehatan seiring meningkatnya permintaan layanan kontrasepsi dari warga yang tidak tercatat sebagai pasangan usia subur (PUS) sesuai ketentuan program pemerintah.
Menanggapi kondisi tersebut, Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Bungku Tengah, Rosmiati Djahara, S.Sos., menjelaskan bahwa petugas di lapangan sementara mengambil langkah diskresi dengan tetap memberikan pelayanan kontrasepsi kepada pemohon KK tunggal.
“Pelayanan tetap diberikan, tetapi kolom pasangan pada lembar pencatatan dikosongkan,” ujarnya.
Rosmiati mengatakan langkah tersebut dilakukan karena program pemasangan alat kontrasepsi gratis pada dasarnya diperuntukkan bagi pasangan usia subur yang sah secara hukum. Namun di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap layanan kontrasepsi tidak dapat diabaikan.
Ia menilai tingginya jumlah KK tunggal yang mengakses layanan kontrasepsi merupakan dampak dari perkembangan pesat Morowali sebagai kawasan industri pertambangan nasional. Arus migrasi yang tinggi dan masuknya penduduk dari berbagai daerah turut memengaruhi dinamika sosial dan kependudukan di wilayah tersebut.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah, Nuryamin, menegaskan bahwa perubahan sosial yang terjadi di daerah industri membutuhkan respons cepat dan adaptif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk tenaga kesehatan di lapangan.
Untuk menghadapi persoalan tersebut, BKKBN menyoroti tiga hal yang perlu menjadi perhatian utama. Pertama, peningkatan kompetensi bidan agar mampu menangani kompleksitas persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Kedua, perbaikan tata kelola serta distribusi alat kontrasepsi agar tepat sasaran. Ketiga, penguatan sistem pencatatan dan pelaporan sebagai dasar penyusunan intervensi program kesehatan ibu dan anak.
“Data yang akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan dan program yang efektif,” kata Nuryamin.
Pertemuan yang melibatkan BKKBN, IBI, dan penyuluh KB tersebut diakhiri dengan komitmen memperkuat koordinasi lintas sektor. Para peserta juga menilai perlunya regulasi lokal dan petunjuk teknis yang lebih adaptif untuk menjawab tantangan pelayanan keluarga berencana di wilayah industri dan lingkar tambang.
Kebijakan yang lebih fleksibel dinilai penting agar tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan secara optimal tanpa menghadapi risiko persoalan administratif maupun hukum, sekaligus mendukung upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dan pencegahan stunting di Morowali sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Tengah.
