PALU, RC – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Sulawesi Tengah. Ia menilai momentum peringatan ini bukan hanya seremoni, tetapi refleksi atas arah pembangunan daerah ke depan.
Mengusung tema “Bersatu Dalam Nawa Cita Berani, Menuju Sulteng Nambaso”, Safri menyebut tema tersebut mencerminkan semangat persatuan, keberanian, serta tekad membangun daerah yang lebih maju dan berdaya saing.
Namun, ia menegaskan bahwa semangat tersebut harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Tema ini bagus, penuh semangat persatuan dan keberanian. Tapi kita juga harus jujur melihat realitas di lapangan,” ujar Safri dalam rilisnya, Senin (13/4/2026).
Safri menyoroti kondisi Sulawesi Tengah yang saat ini kerap dipuja sebagai primadona investasi dengan pertumbuhan ekonomi yang melampaui rata-rata nasional. Namun menurutnya, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kecil.
“Sulteng hari ini dipuji sebagai primadona investasi nasional dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tapi kita harus jujur, pertumbuhan ini masih bersifat semu bagi rakyat kecil. Jangan sampai daerah kaya, tapi rakyatnya hanya jadi penonton atau buruh di tanah sendiri,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa Sulawesi Tengah merupakan daerah agraris yang seharusnya menempatkan sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan. Menurutnya, visi “Nambaso” tidak akan bermakna jika petani masih kesulitan mendapatkan pupuk, akses pasar, dan dukungan produksi.
“Kita adalah daerah agraris. Visi ‘Nambaso’ harus menyentuh nasib petani yang masih kesulitan mendapatkan pupuk dan akses pasar,” beber Sekretaris Komisi III itu.
Selain itu, Safri juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah di Sulawesi Tengah. Ia menyebut masih banyak desa di pelosok yang terisolasi dan minim infrastruktur dasar.
“Masih banyak desa di pelosok Sulteng yang terisolasi dan minim infrastruktur dasar. ‘Nambaso’ tidak akan terwujud selama ketimpangan antara wilayah lingkar tambang dan wilayah agraris atau pesisir masih menganga lebar,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Morowali Utara itu menegaskan bahwa keberanian pemerintah daerah harus diuji melalui keberpihakan anggaran, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Keberanian pemerintah daerah diuji pada sejauh mana mereka mengalokasikan anggaran untuk menjamin tidak ada lagi anak Sulteng yang putus sekolah dan tidak ada lagi warga yang ditolak di rumah sakit,” tegas Safri.
Lebih jauh, Safri mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan di Sulawesi Tengah tidak boleh mengorbankan lingkungan hidup maupun hak masyarakat adat.
“Pertambangan tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Kita ingin Sulteng yang besar secara ekonomi, namun tetap lestari secara ekologi,” katanya.
Safri juga mendorong adanya skema konkret agar sumber daya manusia lokal tidak hanya menempati posisi rendah di perusahaan besar, tetapi juga mampu menduduki jabatan strategis.
“Harus ada skema nyata agar putra-putri daerah tidak hanya menempati posisi entry level, tapi juga posisi strategis di perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di bumi Tadulako,” ujarnya.
Di sisi lain, Safri menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui pendampingan dan permodalan bagi pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di tengah arus industrialisasi.
“Ekonomi kerakyatan harus menjadi tulang punggung. Pemerintah perlu lebih agresif melakukan pendampingan dan permodalan bagi pelaku usaha lokal,” tekannya.
Menutup pernyataannya, Safri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan berani melakukan koreksi terhadap arah pembangunan daerah demi terwujudnya Sulawesi Tengah yang lebih adil dan sejahtera.
“Mari kita bersatu, berani mengoreksi diri, demi Sulawesi Tengah yang benar-benar besar dalam keadilan dan kemakmuran. Dirgahayu Sulawesi Tengah ke-62,” pungkasnya.
