DEPOK, RC — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menegaskan pentingnya peran masyarakat sipil (civil society) dalam menangani persoalan kemanusiaan, baik akibat konflik maupun bencana alam.
Pernyataan itu disampaikan dalam kuliah umum di Auditorium Juwono Sudarsono, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Selasa (7/4/2026), yang dihadiri mahasiswa, civitas akademika, serta praktisi kemanusiaan.
Dalam pemaparannya, Kalla menyoroti tantangan utama kegiatan kemanusiaan yang bersumber dari konflik antarmanusia dan konflik dengan alam. Ia menyebut konflik terjadi di berbagai wilayah, mulai dari Ukraina, Timur Tengah, hingga Papua, serta bencana alam seperti banjir, gempa, dan tsunami yang berdampak besar bagi masyarakat.
Menurutnya, penanganan persoalan kemanusiaan tidak cukup hanya berfokus pada dampak, seperti pengungsi, tetapi harus menyasar akar konflik.
“Kalau konfliknya selesai, maka masalah kemanusiaannya juga ikut selesai. Itu lebih cepat dan lebih efektif dibanding hanya mengurus dampaknya,” ujar Kalla.
Ia juga menyinggung pengalamannya dalam menyelesaikan konflik di sejumlah daerah di Indonesia pada awal 2000-an, seperti Poso, Ambon, dan Aceh, yang saat itu menyebabkan sekitar 1,5 juta orang mengungsi.
Selain itu, Kalla menekankan pentingnya gotong royong dalam penanganan bencana. Ia menyebut keterlibatan masyarakat luas menjadi kunci keberhasilan aksi kemanusiaan, termasuk saat tsunami Aceh dan pandemi COVID-19.
Sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Kalla menyebut kepercayaan publik menjadi modal utama dalam menggerakkan bantuan.
“Dana PMI berasal dari masyarakat. Mereka percaya bahwa bantuan yang diberikan akan disalurkan dengan baik,” katanya.
Ia menambahkan, PMI saat ini didukung sekitar 1,5 juta relawan dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, tenaga medis, hingga masyarakat umum.
Kalla juga menekankan pentingnya pendekatan rasional, pemahaman akar masalah, serta keberanian dalam menyelesaikan konflik sosial, termasuk yang berbasis agama.
Menutup paparannya, Kalla meminta perguruan tinggi berperan aktif dalam mengatasi penyebab bencana melalui riset yang berdampak langsung terhadap upaya pencegahan.
“Kampus harus mampu menghadirkan penelitian yang bisa mencegah kerusakan alam dan mengurangi risiko bencana,” pungkasnya.
