JAKARTA, RC – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus memperkuat layanan kesehatan primer di seluruh Indonesia melalui penyediaan alat kesehatan, pemerataan tenaga medis, serta percepatan penanganan stunting dan penyakit tidak menular.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, dr. Maria Endang Sumiwi, mengatakan penguatan layanan di tingkat puskesmas menjadi prioritas agar masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan lebih lengkap tanpa harus selalu dirujuk ke rumah sakit.
"Kami ingin teknologi itu turun dan bisa ditemui masyarakat. Puskesmas kini dilengkapi elektrokardiografi (EKG), ultrasonografi (USG), pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap, serta dilanjutkan dengan pengadaan alat X-ray," kata dr. Endang dilansir dari laman Kemenkes.
Selain melengkapi fasilitas kesehatan, Kemenkes juga berupaya meningkatkan pemerataan tenaga medis. Saat ini rasio dokter umum di Indonesia mencapai 0,6 per 1.000 penduduk. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun lalu, namun masih berada di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 1 dokter per 1.000 penduduk.
Menurut dr. Endang, dari sekitar 10.300 puskesmas di Indonesia masih terdapat sekitar 400 puskesmas yang belum memiliki dokter. Pemerintah menargetkan kekurangan tersebut mulai dipenuhi melalui rekrutmen tenaga dokter pada tahun ini.
Di bidang gizi, Kemenkes terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting nasional yang berdasarkan data 2024 berada di angka 19,8 persen. Intervensi dilakukan sejak masa kehamilan melalui pemeriksaan rutin ibu hamil, pemberian makanan tambahan, serta pemantauan pertumbuhan balita melalui penimbangan bulanan di posyandu.
Kemenkes juga memperluas upaya pencegahan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di puskesmas. Program tersebut difokuskan pada deteksi dini faktor risiko, seperti hipertensi dan kadar gula darah tinggi.
Penguatan layanan kesehatan primer juga mendapat dukungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Deputi BRIN, Indi Dharmayanti, mengatakan pihaknya telah menyelaraskan peta jalan penelitian dengan program transformasi kesehatan yang dijalankan Kemenkes agar kebijakan kesehatan didukung oleh riset berbasis bukti.
Dukungan serupa disampaikan Director Division of Health Systems and Services WHO Regional Office for the Western Pacific, Lluis Vinyals Torres. Ia mengapresiasi komitmen Indonesia yang menjadikan layanan kesehatan primer sebagai fokus utama reformasi sistem kesehatan nasional.
