PALU, RC – Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Daerah (KPPD) se-Sulawesi Tengah periode 2026–2030 resmi dilantik dan mengikuti penguatan kapasitas dalam kegiatan yang digelar di Gedung Pogombo, Palu, Selasa (23/6/2026).
Pelantikan dan penguatan pengurus KPPD tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah Hj. Arnila Moh. Ali, Sekretaris DPRD Sulawesi Tengah M. Sadly Lesnusa, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, jajaran Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia, perwakilan UN Women, Global Affairs Canada, serta sejumlah organisasi perempuan dan mitra pembangunan.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan KPPD memiliki peran strategis dalam memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada perempuan, anak, dan kelompok rentan.
Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
"KPPD tidak hanya menjadi wadah penguatan kapasitas anggota legislatif perempuan, tetapi juga ruang kolaborasi untuk memperjuangkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan anak," ujarnya dilansir dari dprd.sultengprov.go.id.
Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah, Hj. Arnila Moh. Ali, mengatakan pelantikan pengurus baru menjadi langkah penting dalam memperkuat eksistensi perempuan di lembaga legislatif. Ia menilai perempuan parlemen memiliki peran strategis dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Arnila berharap KPPD dapat menjadi ruang yang produktif untuk memperkuat kapasitas, membangun solidaritas, dan memperluas jejaring kerja sama antaranggota legislatif perempuan di seluruh Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Sulawesi Tengah, M. Sadly Lesnusa, menyebut pelantikan dan penguatan pengurus KPPD merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kepemimpinan perempuan parlemen dalam mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan dan berperspektif gender.
Menurutnya, perempuan parlemen memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Kami berharap kepengurusan yang baru mampu memperkuat sinergi antarperempuan parlemen di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, sekaligus menjadi motor penggerak dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan memperkuat keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan," kata Sadly.
Melalui pelantikan tersebut, KPPD Sulawesi Tengah diharapkan semakin aktif mengawal isu-isu perempuan, anak, dan kelompok rentan, serta memperkuat kontribusi perempuan parlemen dalam mendukung percepatan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
