JAKARTA, RC – Pemerintah meluncurkan program nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi warga binaan pemasyarakatan dan petugas lapas sebagai upaya menjamin hak atas layanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat. Program yang menjadi bagian dari Quick Win Presiden Republik Indonesia itu resmi dimulai di Lapas Kelas IIA Ngaseman, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Senin (29/6)/2026 lalu.
Program hasil kolaborasi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut akan menjangkau 321.449 peserta yang terdiri atas 272.573 warga binaan dan 48.876 petugas di 532 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di 34 provinsi hingga akhir 2026.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah berkewajiban memastikan seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan, memperoleh akses layanan kesehatan yang sama.
"Pak Presiden berpesan agar program ini dilakukan kepada seluruh masyarakat, siapa pun mereka, termasuk 272 ribu warga binaan di lebih dari 532 lapas dan rutan di seluruh Indonesia," ujar Budi dikutip dari kemkes.go.id.
Menurutnya, skrining kesehatan rutin di lingkungan pemasyarakatan penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini sehingga warga binaan tetap sehat selama menjalani masa pidana dan memiliki kualitas hidup yang baik ketika kembali ke masyarakat.
Fokus utama program adalah deteksi dini tuberkulosis mengingat tingkat prevalensi TB di lembaga pemasyarakatan mencapai 0,54 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 0,3 persen. Kondisi hunian yang padat dinilai meningkatkan risiko penularan sehingga pemeriksaan menggunakan foto rontgen dada menjadi langkah penting untuk menemukan kasus lebih awal.
Selain TB, program juga mencakup pemeriksaan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Menkes mengimbau warga binaan maupun petugas menjaga tekanan darah di bawah 120/80 mmHg, kadar gula darah di bawah 200 mg/dL, serta kadar kolesterol di bawah 200 mg/dL guna menekan risiko stroke dan penyakit jantung.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan program tersebut sebagai bagian dari upaya mencapai target eliminasi TB di Indonesia pada 2030.
Menurut Agus, lingkungan pemasyarakatan memiliki risiko penularan TB yang tinggi sehingga deteksi dini menjadi langkah penting untuk melindungi kesehatan warga binaan dan petugas. Ia juga menyebut kementeriannya telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat sarana dan prasarana layanan kesehatan di lapas dan rutan, termasuk pemenuhan alat kesehatan.
Sebelum peluncuran program, Menkes bersama Menimipas meninjau Rumah Sakit Umum Pemasyarakatan Nusakambangan. Pada kesempatan tersebut, Kementerian Kesehatan menyerahkan bantuan alat kesehatan senilai Rp2,2 miliar yang berasal dari kolaborasi RS Fatmawati, RS Kanker Dharmais, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), serta dukungan mitra swasta untuk memperkuat layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, mengatakan pelaksanaan perdana di Nusakambangan berlangsung selama 29 Juni hingga 1 Juli 2026 dengan target 5.768 peserta, terdiri atas 4.842 warga binaan dan 926 petugas.
Layanan Cek Kesehatan Gratis meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, tes cepat HIV, skrining TB menggunakan foto rontgen dada, serta pemeriksaan dahak bagi peserta yang bergejala untuk memastikan penanganan lanjutan.
