PALU, RC – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya terhadap prinsip kesetaraan gender dalam proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang tengah berlangsung.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, selaku Ketua Panitia Seleksi (Pansel), menyatakan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan bebas dari diskriminasi, termasuk dalam hal keterwakilan perempuan.
“Seleksi ini dirancang untuk memberikan ruang yang sama bagi seluruh ASN, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada satu pun ketentuan yang membatasi berdasarkan gender. Siapa pun yang memenuhi kualifikasi memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi,” tegas Novalina dilansir dari sultengprov.go.id.
Ia menjelaskan, keterwakilan perempuan dalam birokrasi tidak semata ditentukan oleh kebijakan afirmatif, tetapi juga bergantung pada tingkat partisipasi dan kesiapan individu untuk terlibat dalam proses seleksi.
Berdasarkan data pansel, dari total 85 peserta yang lolos seleksi administrasi, sebanyak 19 orang atau sekitar 22 persen merupakan perempuan.
“Angka ini menunjukkan bahwa ruang sudah terbuka. Kami mengapresiasi keberanian dan dedikasi ASN perempuan yang telah berpartisipasi dalam proses ini,” ujarnya.
Namun demikian, Novalina menegaskan bahwa pansel tidak dapat memaksakan persentase keterwakilan tertentu apabila jumlah pendaftar perempuan sejak awal terbatas.
Ia menambahkan, seleksi JPT Pratama tidak hanya mempertimbangkan aspek keterwakilan, tetapi juga menitikberatkan pada kompetensi dan kapasitas kepemimpinan kandidat.
“Kami tidak hanya mencari pengisi jabatan, tetapi pemimpin yang kompeten. Pemenuhan keterwakilan 30 persen tidak boleh mengabaikan standar kualitas. Tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks, sehingga kapabilitas menjadi tolok ukur utama,” jelasnya.
Novalina juga menepis anggapan adanya diskriminasi gender dalam proses seleksi. Menurutnya, kehadiran perempuan sebagai Ketua Pansel justru mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peran perempuan di posisi strategis.
“Kesempatan itu nyata. Tinggal bagaimana mendorong lebih banyak kader perempuan untuk berani tampil dan berkompetisi,” katanya.
Saat ini, proses seleksi masih berlangsung dan telah memasuki tahapan uji publik. Pansel membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan Gubernur Sulawesi Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menentukan pejabat yang akan mengisi jabatan strategis di lingkungan Pemprov Sulteng.
