Potongan Ceramah Jusuf Kalla Viral, Juru Bicara Tegaskan Tak Ada Penistaan Agama

Terbit : 11 April 2026
Font +
Font -

JAKARTA, RC  Potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Muhammad Jusuf Kalla, yang beredar di media sosial menuai polemik. Sejumlah akun menarasikan bahwa JK menistakan ajaran Kekristenan terkait pernyataannya tentang istilah “mati syahid” dalam konflik Poso dan Ambon.

Juru bicara JK, Husain Abdullah, membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa video yang beredar telah dipotong dari konteks aslinya.

Menurut Husain, pernyataan JK disampaikan dalam ceramah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 5 Maret 2026, dalam rangka menjelaskan realitas konflik bernuansa SARA yang pernah terjadi di Poso dan Ambon.

“Yang disampaikan Pak JK adalah realitas sosiologis di lapangan saat konflik pecah. Pada masa itu, baik kelompok Islam maupun Kristen sama-sama mengklaim tindakan mereka sebagai bagian dari ‘perang suci’. Itu fakta sejarah, bukan pendapat pribadi beliau,” ujar Husain di Jakarta, Sabtu (10/4/2026).

Ia menambahkan, pernyataan tersebut bukan dimaksudkan untuk membahas atau mengajarkan teologi agama tertentu, melainkan menggambarkan kondisi di lapangan saat konflik berlangsung.

Husain juga menegaskan bahwa tujuan utama ceramah JK justru untuk meluruskan pemahaman keliru yang berkembang saat itu. Menurutnya, JK secara konsisten menyampaikan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan kedua pihak tidak dapat dibenarkan secara agama maupun kemanusiaan.

“Pak JK justru menegaskan bahwa tindakan membunuh tanpa alasan yang sah bukanlah jalan menuju surga, melainkan melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan cinta kasih,” tegasnya.

Lebih lanjut, Husain menyebut pendekatan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong kedua pihak yang bertikai bersedia mengikuti perundingan damai di Malino, Sulawesi Selatan.

Konflik Poso dan Ambon yang terjadi pada awal era reformasi menelan ribuan korban jiwa. Upaya perdamaian kemudian difasilitasi melalui Perundingan Malino I pada 2001 untuk Poso dan Malino II pada 2002 untuk Ambon, yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan kedua pihak yang bertikai.

Kesepakatan damai tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Malino dan menjadi titik akhir dari konflik kekerasan yang berlangsung selama beberapa tahun.

Berita ini telah dibaca 10 kali
Font +
Font -
cross