SIGI, RC – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 6,7 di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat (19/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Suharyanto memastikan penanganan darurat pascagempa berjalan optimal serta kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi.
Kunjungan Kepala BNPB dilakukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah pusat dalam memperkuat penanganan bencana di daerah sekaligus menyampaikan pesan duka cita Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Sulawesi Tengah yang terdampak gempa.
“Kami ke sini juga ingin memastikan penanganan darurat pascagempa bumi berjalan optimal serta kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi dengan baik,” kata Suharyanto dilansir dari bnpb.go.id.
Dalam agenda tersebut, Suharyanto memimpin rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Sigi, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, BPBD Kabupaten Sigi, TNI-Polri, dan unsur Forkopimda di Posko Lapangan Kecamatan Nokilalaki. Rapat membahas perkembangan situasi terkini, percepatan pendataan kerusakan, kebutuhan penanganan darurat, hingga langkah pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Menurut Suharyanto, penanganan darurat yang dilakukan pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait berjalan cepat. Pada hari keempat pascagempa, tenda-tenda pengungsian telah dibangun di dekat permukiman warga guna mengantisipasi potensi gempa susulan.
Selain membahas penanganan korban, rapat koordinasi juga menyoroti potensi ancaman banjir bandang akibat longsoran di sejumlah bukit. Hasil pemantauan menggunakan drone menunjukkan terdapat sedikitnya 24 titik longsoran, dengan empat titik di antaranya mengalami penyumbatan material yang berpotensi menahan aliran air.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kepala BNPB memerintahkan pemantauan berkala dan penanganan darurat menggunakan pompa alkon untuk membuka jalur aliran air yang tersumbat guna mencegah risiko banjir bandang saat curah hujan meningkat.
Usai rapat, Suharyanto meninjau sejumlah lokasi terdampak di Desa Sejahtera, Kecamatan Palolo, dan Desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki. Ia melihat langsung kondisi rumah warga, fasilitas umum, serta tempat ibadah yang mengalami kerusakan berat akibat gempa.
Dalam dialog dengan warga, Suharyanto memastikan BNPB akan membangun tempat ibadah sementara bagi masyarakat. Tenda ibadah sementara akan disiapkan untuk gereja dan masjid yang mengalami kerusakan agar aktivitas keagamaan tetap dapat berlangsung.
Kepala BNPB juga menegaskan bahwa pengungsian di tenda bersifat sementara. Pemerintah akan menyalurkan bantuan stimulan bagi rumah yang rusak, masing-masing Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat. Selain itu, korban dengan rumah rusak berat akan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) hingga hunian tetap selesai dibangun.
Berdasarkan data sementara BPBD, Kabupaten Sigi menjadi wilayah yang mengalami dampak paling signifikan akibat gempa yang terjadi pada Selasa (16/6/2026). Hingga saat ini tercatat tiga orang meninggal dunia akibat dampak langsung maupun tidak langsung dari bencana tersebut.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat hingga 18 Juni 2026 telah terjadi 703 kali gempa susulan. Gempa susulan terbesar mencapai magnitudo 5,2 dan terkecil magnitudo 1,3, dengan 25 kejadian masih dirasakan masyarakat.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama tujuh hari, mulai 17 hingga 23 Juni 2026. Status ini menjadi dasar percepatan mobilisasi sumber daya, distribusi logistik, dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana.
Untuk mendukung penanganan darurat, BNPB telah menyalurkan berbagai bantuan logistik, antara lain tenda pengungsi, tenda keluarga, paket sembako, matras, selimut, kasur lipat, perlengkapan anak-anak, serta tenda ibadah sementara. Personel BNPB juga masih berada di lokasi untuk mendampingi pemerintah daerah dalam percepatan penanganan darurat.
Di sisi lain, personel TNI dan Polri bersama relawan terus melakukan pembersihan puing bangunan, pendistribusian bantuan, serta pembangunan sarana pengungsian. Pemerintah daerah bersama BPBD juga terus melakukan pendataan by name by address sebagai dasar penyaluran bantuan dan penyusunan program rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
Melalui kunjungan kerja tersebut, BNPB menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat hingga proses penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascagempa dapat berjalan tuntas.
